Simalungun – SumutglobalNews.com
Malang nasip yang di alami warga Simalungun berinisial S, Demi mendapatkan bantuan dari Pemerintah, terpaksa harus melengkapi Dokumen ke pendudukan, faktanya yang terjadi saat datang ke Dukcapil ( Dinas catatan sipil ) bukan perlengkapan Dokumen ia dapatkan seperti KK, Akteh lahir, ia di suruh pulang’ akibat aturan yang tidak jelas yang di buat Kadis Dukcapil, Kamis 28/03/2024. Sekira pukul 10.00 wib.
Padahal saat berangkat dari rumah yang berada Nagori Bahung Kahean kecamatan Dolok Batu Nangar, ia sudah membawa perlengkapan Dokumen untuk di jadikan syarat mengurus KK, Akteh kelahiran, dan Dokumen pendukung lainnya, Namum apa yang ia dapatkan, akibat aturan yang terkesan kurang memihak rakyat miskin, terpaksa ia pulang dengan rasa kekecewaan.
Menurut sumber yang tidak ingin di sebut namanya melalui media ini ia memaparkan, bahwah orang-orang yang mempunyai akses ke dukcapil lah yang mudah, sekalipun data itu tidak lengkap atau orang-orang yang punya jabatan, tingal kirim Dokumen ke Dukcapil selesai tinggal PDF, baik pengurus KK, Akteh lahir, maupun dokumen lainnya, tutur nya.
Ini jelas membuktikan kesewenang-wenangan dalam berbangsa dan bernegara, apalagi Dukcapil dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya di beri anggaran operasional yang cukup besar, contoh belajar pemeliharaan gedung saja pagu anggaran Rp 200.000.000 juta setahun, padahal di lihat sepintas gedung seperti minim perawatan.
Lembaga LSM Geram menilai, bahwa apa yang di lakukan oknum pegawai Dukcapil itu hal yang tidak sepatutnya di lakukan, mengingat wilayah kabupaten Simalungun sangat luas, tentu warga harus di beri akses kemudahan dalam melengkapi Dokumen kependudukan.
Tak hanya itu anggaran yang di kelola, tentu harus menjadi perhatian khusus, APH ( Apar Penega Hukum ) untuk melakukan audit investigasi, kami selaku lembaga LSM untuk melakukan fungsi sosial akan melakukan langkah-langkah melakukan tindakan pencegahan peraktek KKN, ungkap salah Ketua lembaga tersebut.
Red : Arif
